Integrasi Timor-Timur Pada Tahun 1976

Tinggalkan komentar

April 29, 2021 oleh sivuun

Latar Belakang terjadinya Integrasi Timor-Timur Pada Tahun 1976

Terjadinya integrasi Timor-Timur ke wilayah Indonesia tidak lepas dari situasi politik internasional yaitu perang dingin dengan konstelasi geopolitik Asia Tenggara yang menjadi perebutan antara Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Situasi kekalahan Amerika Serikat di Vietnam tahun 1975 diyakini akan membuat komunis menguasai Vietnam dan akan merembet ke daerah terdekat lainya. Terbentuknya pemerintahan Republik Demokratik di Vietnam dengan aliran komunis dianggap menjadi sebuah ancaman dan menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya kedalam cengkraman komunis.

Secara tidak langsung kemenangan komunis di Vietnam membuat khawatir elit politik Indonesia khususnya pihak militer. Karena pada saat itu bersamaan dengan krisis politik di wilayah Timor-Timur yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Krisis terjadi sebagai dampak dari pemerintah baru Portugis yang dipimpin oleh Jenderal Antonio de Spinola yang memberian kebebasan berupa mengembalikan hak-hak sipil, serta hak demokrasi masyarakatnya, bahkan dekolonisasi.

Terdapat tiga partai besar di Timor-Timur yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal, ketiga partai tersebut adalah

1. Uniao Democratica Timorense (UDT-Persatuan Demokratik Rakyat Timor) adalah partai yang ingin merdeka secara bertahap. Pada tahap awal UDT ingin Timor-Timur menjadi negara bagian dari Portugal.
2. Frente Revoluciondria de Timor Leste Independente (Fretilin-Front Revolusioner Kemerdekaan Timor-Timur) adalah partai yang radikal-Komunis dan ingin segera merdeka.
3. Associacau Popular Democratica Timurense (Apodeti- Ikatan Demokratik Popular Rakyat Timor) adalah partai yang ingin bergabung dan masuk ke wilayah Indonesia.

Selain itu juga terdapat dua partai kecil lainya yaitu Kota dan Trabalista. Ketiga partai besar tersebut saling bersaing dan bahkan terjadi konflik berupa perang saurdara.

Pada 31 Agustus 1974, Arnaldo dos Reis Araujo selaku pimpinan partai Apodeti menghendaki untuk bergabung dengan Indonesia menjadi provinsi yang ke-27. Karena dengan pertimbangan bahwa masyarakat di wilayah tersebut mempunyai hubungan erat dan persamaan secara historis, etnis maupun geografis. Selain itu menurutnya dengan integrasi akan menstabilkan politik di wilayah tersebut. Para elit politik Indonesia pun merespon positif, terutama kalangan elit militer, karena awalnya merasa khawatir Timor-Timur yang ada di “Halaman Belakang” akan jatuh ke tangan komunis. Meski begitu, pemerintah Indonesia tidak menerima begitu saja keinginan partai Apodeti.

Indonesia terlibat secara langsung di Timor-Timur terjadi atas permintaan para pendukung “Proklamasi Balibo” yang terdiri dari UDT, Apodeti, Kota dan Trabalista. Pada tanggal 30 November 1975 di kota Balibo ke empat partai tersebut menyatakan ingin bergabung ke wilayah Indonesia. Pun dengan DPR Timor-Timor, Pada tanggal 31 Mei 1976 membuat petisi yang isinya mendesak agar pemerintahan Indonesia secepatnya menerima dan mengesahkan wilayah Timor-Timur masuk kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas keinginan tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan “Opersi Seroja” pada bulan Desember 1975 yang secara diam-diam operasi militer ini didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin Timor-Timur jatuh ke tangan komunis. Pada saat itu perang dingin memang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang komunis. Bersamaan dengan operasi keamanan tersebut, pemerintah Indonesia juga bertindak cepat dengan mengesahkan UU No.7/1976 mengenai Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk Daerah Tingkat I Timor-Timur. Pengesahan tersebut juga diperkuat oleh Tap MPR nomor IV/MPR/1978, dengan begitu Timor-Timur secara resmi menjadi provinsi yang ke-27 di Indonesia.

Negara tetangga dan Blok Barat (Amerika Serikat dan Australia) sangat mendukung tindakan Indonesian, karena mereka khawatir jika Timor-Timur jatuh ketangan komunis sehingga secara diam-diam mereka mendukung pemerintah Indonesia. Akan tetapi setelah penguasaan Indonesia atas wilayah Timor-Timur terjadi banyak sekali permasalahan yang berkelanjutan, terutama ketika berakhirnya “Perang Dingin” dan runtuhnya Uni Soviet.